Menakar Peran Partai Politik dan Membidik Visi Indonesia Emas 2045
Oleh Adam Marzuki*
PADA beberapa bulan di penghujung tahun 2022, suasana politik menuju tahun 2024 sebagai ajang perhelatan pesta demokrasi 5 tahunan semakin terasa hangatnya. Tensi antarelit politik sudah mulai terlihat melalui aksi saling "serang" dan sindir yang kerap kali kita saksikan dalam pemberitaan media massa akhir-akhir ini.
Dan, yang agak mengkhawatirkan, berbagai gimmick yang dipertonton oleh para elit politik ternyata juga menyebabkan munculnya kubu atau friksi ditengah masyarakat. Sehingga, tak terelakkan, perdebatan atas nama kubu Partai A, Partai B, Koalisi A, Koalisi B, menjadi pemandangan yang sering kita jumpai di masyarakat.
Realitas seperti ini tentu bisa menjadi pemantik keterbelahan tersendiri bagi keutuhan dan persatuan antar elemen bangsa. Terlebih ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih dalam proses pemulihan pasca pandemi dan daya beli yang menurun ditengah meroketnya harga kebutuhan pokok.
Padahal, seharusnya, para elite politik dapat memperlihatkan gaya politik yang santun, beradab, tetap kritis pada setiap kebijakan eksekutif dan memiliki kesadaran untuk mengayomi sehingga kondusifitas bangsa dan negara tetap terjaga.
Dalam sebuah podcast yang disiarkan oleh channel berita dan bincang nasionalnews yang beralamat di youtube.com/@nasnews beberapa waktu lalu, Mas Imam Nawawi selaku analisis yang tampil sebagai narasumber menyampaikan beberapa hal terkait peran serta tugas partai politik.
Menurut Mas Imam, secara teori, partai politik sesungguhnya memiliki peran yang sangat mulia. Diantaranya, kata dia, partai politik adalah sebagai media edukasi, menyerap aspirasi masyarakat serta wadah aktualisasi masyarakat dalam menyalurkan suara-suara politik.
Apa yang diutarakan oleh Mas Imam yang juga Ketua Umum PP Pemuda Hidayatulllah itu sejatinya menjadi nilai yang harus mewarnai gerakan partai politik. Dengan demikian, partai politik tidak lagi sibuk dengan gimmick yang miskin makna, menepikan pertengkaran yang kekanak kanakan serta harus mulai memasuki ruang dialektika dan perdebatan intelektual yang mencerahkan.
Politik seharusnya memang mencerahkan, bukan mempertontonkan kegamangan dan kerapuhan eksistensial. Saya sepakat dengan politisi senior, Fahri Hamzah, bahwa politisi apalagi yang sudah menjabat sebagai pejabat publik idealnya menyampaikan setiap pandangan serta gagasannya dalam kapasitas sebagai wakil rakyat, bukan lagi sebagai milik partai politik.
Artinya, para elit partai politik seharusnya menjadikan posisi politiknya sebagai momentum dalam memberikan pendidikan politik, khususnya dalam hal peran serta elemen bangsa dalam kehidupan berdemokrasi yang sehat. Pejabat politik harus mampu menjalakan tugasnya sebagai "jembatan" dalam menyuarakan aspirasi serta membela kepentingan rakyat.
Di waktu yang sama, entitas sipil dan oposisi juga dapat memainkan perannya dengan baik dalam hal advokasi pada setiap kebijakan politik, pemberdayaan masyarakat (empowerment) dan kontrol sosial (social control).
Jika hal ini tumbuh dan menjadi tradisi kita dalam berdemokrasi, maka proses kita dalam berdemokrasi akan semakin berkembang dan maju sebab terwujud keseimbangan antara pemangku kepentingan dan rakyat yang lebih mengutamakan kolaborasi dan beradu ide dan gagasan yang konstruktif.
Akhirnya, meminjam istilah dari Mas Imam, dengan aktualisasi kehidupan berpolitik yang progresif beradab, kita menemukan satu energi solutif untuk mengakhiri semua perilaku mundur dan tidak beradab sehingga kita layak untuk memimpin dunia yang senafas dengan visi menuju Indonesia emas 2045. Selamat Berjuang.
*) Adam Marzuki, penulis adalah Sekretaris Wilayah Pemuda Hidayatullah DKI Jakarta
